Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang mengampu dua bidang krusial: pengembangan literasi masyarakat dan pengelolaan tata kearsipan daerah.
Sejarah Pembentukan
Perkembangan instansi perpustakaan dan kearsipan di OKU Selatan berjalan beriringan dengan sejarah pemekaran kabupaten tersebut:
-
Era Awal Kabupaten (Pasca 2003): Kabupaten OKU Selatan resmi terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten induk Ogan Komering Ulu. Pada awal beroperasinya roda pemerintahan, urusan perpustakaan, arsip, dan dokumentasi umumnya dikelola oleh instansi berskala kecil setingkat “Kantor” atau tergabung di bawah naungan Bagian Umum Sekretariat Daerah. Pada masa ini, kewenangannya masih sangat terbatas.
-
Peningkatan Status (2016): Sejarah struktural dinas ini berubah drastis setelah pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk menyesuaikan dengan nomenklatur nasional tersebut, Pemkab OKU Selatan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) OKU Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah.
-
Sejak ditetapkannya Perda tersebut, lembaga ini secara resmi ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Dinas (Eselon II) yang berdiri sendiri secara mandiri agar bisa lebih fokus mengeksekusi program literasi dan menjaga memori kolektif pemerintahan daerah.
Profil dan Kepemimpinan
Dispustaka OKU Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam perkembangannya, dinas ini telah digerakkan oleh beberapa birokrat, di antaranya Syarpudin, S.E., M.M. dan Eva Nirwana, S.P., M.M. yang sempat menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas. Dinas ini juga aktif berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dan pemangku kepentingan tingkat provinsi, termasuk dalam pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik guna menunjang perluasan infrastruktur layanan.
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
Dinas ini menaungi dua urusan wajib non-pelayanan dasar, yaitu:
1. Bidang Perpustakaan:
-
Pengembangan Koleksi: Menyediakan dan memperbarui bahan pustaka (buku fisik maupun digital) yang relevan dengan kebutuhan pendidikan dan keterampilan masyarakat.
-
Peningkatan Budaya Literasi: Mengembangkan program budaya gemar membaca melalui kolaborasi, seperti bekerja sama dengan Bunda Literasi tingkat kabupaten hingga desa.
-
Layanan Pemustaka: Mengelola operasional perpustakaan umum daerah agar menjadi sarana rekreasi edukatif dan pusat informasi masyarakat.
2. Bidang Kearsipan:
-
Pengelolaan Arsip Dinamis & Statis: Menyimpan, menata, dan menyelamatkan dokumen-dokumen penting milik pemerintah daerah, termasuk memusnahkan arsip/inventaris yang sudah rusak berat dan tidak memiliki nilai guna.
-
Pembinaan Kearsipan: Memberikan bimbingan teknis dan pengawasan kearsipan (audit kearsipan) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga pemerintah desa di lingkungan OKU Selatan.
-
Pelestarian Memori Daerah: Menjaga dokumen historis terkait pemekaran dan pembangunan infrastruktur OKU Selatan sebagai warisan sejarah daerah.
Layanan dan Program Unggulan
-
Perpustakaan Keliling (Pusling): Layanan jemput bola yang secara rutin mendatangi sekolah-sekolah dasar dan wilayah kecamatan yang jauh dari pusat ibu kota (Muaradua) guna memastikan pemerataan akses bahan bacaan bagi generasi muda.
-
Kampanye Literasi & Inklusi Sosial: Dinas tidak hanya menjadikan perpustakaan sebagai ruang pinjam buku, melainkan mengadopsi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) untuk memberikan pelatihan keterampilan terapan yang bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.
-
Pengamanan Arsip Vital: Mengakselerasi tata kelola arsip digital untuk meminimalisasi risiko kehilangan dokumen penting akibat bencana alam maupun kelalaian manusia.
Leave a Reply